11.37
Pengawas Dikmen Sumenep
Berita 1
RSBI dan Penyelewengan di Semua Level
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR RI menilai, isu utama perlu dievaluasinya rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) bukan di level mana penyalahgunaan terbesar terjadi. RSBI terbukti telah membuka peluang penyelewengan dana di semua level sekolah.
Demikian diungkapkan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian, Selasa (15/3/2011), menanggapi kisruh RSBI/SBI yang kembali mengemuka. Ia mengungkapkan, sampai saat ini pun masih banyak keluhan dan pengaduan yang muncul tentang RSBI/SBI mulai level SD hingga SMA.
"Saya sudah minta agar Komisi X mengagendakan topik ini dan meminta Kemdiknas mempresentasikan hasil evaluasinya secara transparan dan segera mengubah kebijakan tentang RSBI. Jika perlu UU Sisdiknas juga harus direvisi," ujar Hetifah.
Seperti diberitakan, penyalahgunaan dana dari pemerintah pusat, provinsi, dan pungutan orangtua siswa untuk rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) paling banyak terjadi di jenjang SMA. Sementara di tingkat SD hanya sekitar 25 persen.
Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Senin (14/3/2011), mengakui dana untuk RSBI tidak seluruhnya digunakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar dan kualitas guru, melainkan untuk pembangunan fisik seperti perbaikan ruangan kelas, pembangunan laboratorium, pemasangan mesin pendingin ruangan, dan pagar atau gerbang sekolah.
Untuk itu, hasil evaluasi pemerintah terhadap RSBI itu akan menjadi landasan penyusunan peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai RSBI yang antara lain akan memperketat penggunaan dana. Penyalahgunaan penggunaan dana oleh RSBI ini, kata Fasli, menjadi fokus utama evaluasi pemerintah.
Demikian diungkapkan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian, Selasa (15/3/2011), menanggapi kisruh RSBI/SBI yang kembali mengemuka. Ia mengungkapkan, sampai saat ini pun masih banyak keluhan dan pengaduan yang muncul tentang RSBI/SBI mulai level SD hingga SMA.
"Saya sudah minta agar Komisi X mengagendakan topik ini dan meminta Kemdiknas mempresentasikan hasil evaluasinya secara transparan dan segera mengubah kebijakan tentang RSBI. Jika perlu UU Sisdiknas juga harus direvisi," ujar Hetifah.
Seperti diberitakan, penyalahgunaan dana dari pemerintah pusat, provinsi, dan pungutan orangtua siswa untuk rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) paling banyak terjadi di jenjang SMA. Sementara di tingkat SD hanya sekitar 25 persen.
Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Senin (14/3/2011), mengakui dana untuk RSBI tidak seluruhnya digunakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar dan kualitas guru, melainkan untuk pembangunan fisik seperti perbaikan ruangan kelas, pembangunan laboratorium, pemasangan mesin pendingin ruangan, dan pagar atau gerbang sekolah.
Untuk itu, hasil evaluasi pemerintah terhadap RSBI itu akan menjadi landasan penyusunan peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai RSBI yang antara lain akan memperketat penggunaan dana. Penyalahgunaan penggunaan dana oleh RSBI ini, kata Fasli, menjadi fokus utama evaluasi pemerintah.
Sumber Ikatan Guru Indonesia
Berita 2
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR- Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Mahmud BM mengakui perubahan status sejumlah sekolah rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) ke sekolah berstandar internasional di Makassar masih mengalami sejumlah kendala. Salah satu kendala besar adalah minimnya guru yang mampu berbahasa Inggris, padahal bahasa pengantar sebagian besar mata pelajar di SBI adalah bahasa Inggris.
Mahmud menyampaikan hal tersebut kepada Tribun, Senin (14/3/2011). "Saya harus mengakui jika tidak lebih dari 30 persen guru yang mampu berbahasa Inggris. Kami sudah melakukan berbagai upaya namun belum menunjukkan perubahan signifikan padahal SBI sudah mendesak," kata Mahmud via telepon selulernya.
Dinas Pendidikan juga telah memprogramkan pelaksanaan pelatihan atau kursus bahasa Inggris bagi mereka yang belum mampu berbahasa Inggris. "Kalau guru Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dan Bahasa Indonesia tidak menjadi masalah karena pengantarnya menggunakan bahasa Indonesia tetapi mata pelajaran sains dan sosial harus berbahasa Inggris," keluh Mahmud.
Sumber Ikatan Guru Indonesia
Berita 2
70 Persen Guru sekolah Internasional Tak Mampu Berbahasa Inggris
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR- Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Mahmud BM mengakui perubahan status sejumlah sekolah rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) ke sekolah berstandar internasional di Makassar masih mengalami sejumlah kendala. Salah satu kendala besar adalah minimnya guru yang mampu berbahasa Inggris, padahal bahasa pengantar sebagian besar mata pelajar di SBI adalah bahasa Inggris.
Mahmud menyampaikan hal tersebut kepada Tribun, Senin (14/3/2011). "Saya harus mengakui jika tidak lebih dari 30 persen guru yang mampu berbahasa Inggris. Kami sudah melakukan berbagai upaya namun belum menunjukkan perubahan signifikan padahal SBI sudah mendesak," kata Mahmud via telepon selulernya.
Dinas Pendidikan juga telah memprogramkan pelaksanaan pelatihan atau kursus bahasa Inggris bagi mereka yang belum mampu berbahasa Inggris. "Kalau guru Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dan Bahasa Indonesia tidak menjadi masalah karena pengantarnya menggunakan bahasa Indonesia tetapi mata pelajaran sains dan sosial harus berbahasa Inggris," keluh Mahmud.
Sumber Ikatan Guru Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar